by

Ampuhkah RAPBN 2021?


Ampuhkah RAPBN 2021?

Oleh: Achmad Nur Hidayat
Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute

  1. Pada 14 Agustus 2020, Presiden menyampaikan nota keuangan RAPBN 2021.
  2. Dalam nota keuangan tersebut disebutkan bahwa Belanja Pemerintah Pusat diklasifikasikan menjadi 11 fungsi. Diantaranya adalah Pelayanan Umum. Pertahanan, Ketertiban dan Keamanan, Ekonomi, Pelindungan Lingkungan Hidup, Perumahan dan Fasiltias Umum, Kesehatan, PAriwisata, Agama, Pendidikan dan Perlindungan Sosial. Kenaikan 11 fungsi tersebut menjadi sorotan publik. Alih-alih diharapkan kenaikan belanja untuk tangani COVID-19 lebih besar, malah kenaikan juga terjadi pada fungsi pertahanan dan ketertiban dan keamanan. Ampuhkan RAPBN 2021 untuk mengeluarkan Indonesia dari jebakan resesi?

PRIORITAS SALAH ARAH

Baca juga: Pancasila Adalah Akal kolektif Bangsa

  1. Jika RAPBN 2021 dibandingkan APBN perpres 72/2020: fungsi Pertahanan dan fungsi Ketertiban dan Keamanan naik drastis dan meningkat komposisinya di RAPBN 2021.
  2. Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2021 pada lampiran Halaman 440 disebutkan bahwa Fungsi pertahanan RAPBN 2021 menjadi Rp 137 triliun naik 16.18% (yoy) dengan porsinya menjadi 7% bandingkan APBN 2020 yang porsinya hanya 5.9%. Begitu juga fungsi Ketertiban dan Keamanan menjadi Rp165.8 triliun naik 17.42% (yoy) dengan porsinya menjadi 8.5% bandingkan APBN 2020 yang porsinya hanya 7.1%.
  3. Belanja negara RAPBN 2021 mencapai Rp2.747,5 T. Nilainya 3 kali lipat (293%) dibanding 2009 (Rp937,4T). Alokasi untuk Kejaksaan (Rp9,23 triliun), hampir 6 kali lipat (577%) sejak 2017.
  4. Alokasi belanja Kementerian/Lembaga terbesar pada RAPBN 2021 adalah (1). KPUPR (Rp149,81 T), naik 262% dibanding 2009; (2). Kementerian Pertahanan (Rp137 T), naik 299%; (3). POLRI (Rp111,98 T) naik 337%. Ketiganya lebih tinggi dari kenaikan total Belanja (193%) dan belanja K/L (236%) periode 2009-2021.
  5. Kenaikan 2 fungsi Pertahanan dan Ketertiban-Keamanan tersebut tidaklah tepat karena kondisi Indonesia belum menunjukan COVID-19 mereda di tahun 2021. Tim Ekonomi Pemerintah terkesan mengabaikan fakta bahwa Melandainya (Flatenning) kurva COVID-19 di Indonesia belum terjadi sampai Agustus 2020 ini.
  6. Idealnya pada situasi 2021 dimana COVID-19 belum menunjukan tanda-tanda mereda, Pemerintah harus fokus memberikan prioritas besar kesehatan dan insentif pajak yang lebih besar daripada APBN 2020. Nyatanya, Insentif Pajak yang diberikan 2021 tidak akan sebanyak di tahun 2020. Pemerintah hanya mengalokasikan anggaran insentif pajak sebesar Rp20,4 triliun pada RAPBN 2021. Jumlah alokasi tersebut hanya 16,9% dari PEN 2020 yang diestimasi insentif pajaknya senilai Rp120,6 triliun.
  7. Pelaku usaha merasa kurang diprioritaskan dalam RAPBN 2021 dibandingkan fungsi pertahanan dan ketertiban-keamanan. Dunia Usaha membutuhkan relaksasi kebijakan fiskal untuk mempercepat pemulihan pascapandemi Covid-19 yang sangat berdampak kepada mereka khususnya UMKM.
  8. Alokasi anggaran untuk insentif pajak pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dalam RAPBN 2021 ditetapkan senilai Rp20,4 triliun. Jumlah alokasi tersebut hanya 16,9% dari nilai tahun ini yang diestimasi senilai Rp120,6 triliun.
  9. Pemerintah mengalokasikan tiga jenis insentif pajak dalam program PEN 2021, yakni insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP), insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor, dan insentif pengembalian pendahuluan atau restitusi dipercepat untuk PPN.
  10. Selain insentif pajak, stimulus UMKM, kesehatan, pembiayaan korporasi, dan perlindungan sosial juga mengalami penurunan.
  11. Dukungan untuk UMKM dalam PEN 2021 turun dari Rp123,4 triliun menjadi Rp48,8 triliun pada RAPBN 2021. Secara total alokasi PEN 2021 mencapai Rp356,5 triliun dan jauh berkurang dari alokasi PEN pada 2020 yang mencapai Rp695,2 triliun.
  12. Berdasarkan model makroekonomi, bila insentif pajak dikurangi pada saat ekonomi melesu maka pertumbuhan ekonomi sangat tidak mungkin berada pada kisaran 4.5-5.5% sebagaimana proyeksi Nota RAPBN 2021.
  13. Banyak lembaga memprediksi ekonomi Indonesia sangat berat diatas 2.5% di tahun 2021 bila COVID19 tidak kunjung reda.

BEBAN UTANG TERUS MEMBESAR

Comment

PERDANANEWS